Walikota Makassar Sebut, BAZNAS - Pemerintah Bersatu Daya Dobraknya Lebih Dahsat

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, sejatinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar bisa berjalan sendiri, begtiu puila dnegan pemerintah kota, bisa berjalan sendiri. Hanya saja, jika keduanya disatukan, maka daya dobraknya jauh lebih dahsat, dan lebih kuat.

Oleh karena itu, baik BAZNAS Makassar, maupun Pemerintah Kota Makassar tidak bisa lepas dari proses pembangunan yang ada di Ibukota Sulawesi Selatan ini.

“Makanya, saya selalu akan hadir di setiap kegiatan BAZNAS, apapun itu,” demikian penegasan orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sulawsi Selatan ini disampaikan di slea sela peringatan Mauld Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di pelataran kantor lembaga pemerintah nonstruktural beralamat di Jalan Teduh Bersinar No 5 Kecamatan Rappocini, Sabtu 4 Oktober 2025. Penceramah Maulid adalah, Dr.H.Dimas Maryono.

Pernyataan orang nomor satu di Kota Daeng pada peringatan Maulid yang juga dihadiri sejumlah kepala OPD di antaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Kota Makassar (Dr.Mahyuddin,S.STP,M.AP), Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar (dr.Nursaidah Sirajuddin), Sekretaris Dinas Catatan Sipil (Andi Salman Baso), Camat Rappocini (M.Aminuddin), dan undangan lainnya terhadap bukan semata-mata retorika politik , melainkan penegasan yang begitu mendalam mengenai sinergi institusional, pengakuan kekuatan filantropi Islam, dan sebuah model tata kelola publik yang berupaya memaksimalkan potensi sumber daya ummat dan keummatan, untuk kesejahteraan mustahik.

Pasalnya, d alam konteks modern, di mana kompleksitas masalah sosial membutuhkan solusi yang terpadu, tentunya, pernyataan w alikota berpasangan dengan Wakil Walikota Aliyah Mustika Ilham ini menggarisbawahi transformasi B AZNAS dari lembaga pengumpul dana keagamaan , menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program pembangunan di kota berpenduduk lebih 1,7 juta jiwa ini.

Di sisi lain, BAZNAS tidak dapat dikesampingkan dari Pemkot Makassar , sebagai penanda, Walikota Makassar sedang mendeklarasikan sebuah komitmen bahwa , kesejahteraan warga Makassar akan tercapai bukan hanya melalui jasa pemerintah kota semata, melainkan juga melalui penguatan kolaborasi antara lembaga formal dan pilar ekonomi umat.

Integrasi ini adalah kunci, dan jaminan pijakan pada akuntabilitas dan independensi profesional tetap kokoh dan tak tergoyahkan.

Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengakui, sebenarnya, jajarannya mengetahui betul anatomi Kota Makassar, tetapi pola pendekatan yang ada di BAZNAS bisa membuka ruang yang lebih ditel lagi. Apalagi, dalam proses intervensi terhadap kehidupan masyarakat, BAZNAS Makassar lebih piawai dari Pemkot Makassar. “inilah mengapa Pemerintah Kota selalu hadir bersama sama BAZNAS,” ujarnya.

Di bagian lain pria kelahiran Majene, 20 September 1975 ini mengemukakan, BAZNAS sebagai lembaga resmi yang diamanatkan negara untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), memegang amanah keumatan yang besar. Sementara Pemkot memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan publik dan mengurangi kemiskinan. Ketika kedua entitas ini disatukan dalam kerangka kerja yang tidak terpisahkan, terciptalah efisiensi yang luar biasa.

Di sisi lain, Pemkot Makassar memiliki akses terhadap kemiskinan data yang paling akurat (DTKS) dan infrastruktur birokrasi hingga tingkat kelurahan. Integrasi memungkinkan B AZNAS menyalurkan dana ZIS kepada mustahik (penerima) yang benar-benar terverifikasi dan terpetakan , sehingga dapat meminimalkan kesalahan sasaran dan tumpang tindih program. (